Lampung Geh, Bandar Lampung – PLTP Rajabasa mulai memasuki babak baru. Setelah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) terbit, proyek pembangkit listrik panas bumi tersebut ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada awal 2027.
Target tersebut dibahas saat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi PT Supreme Energy Rajabasa (SERB) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (7/10).
Dalam pertemuan itu, sejumlah tahapan pengembangan PLTP Rajabasa menjadi pembahasan, mulai dari penyelesaian perizinan, rencana penandatanganan amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL/PPA), hingga persiapan pekerjaan fisik di lapangan.
PPKH untuk proyek tersebut telah terbit pada 25 September 2026. Setelah itu, Kementerian ESDM, PLN, dan PT SERB menargetkan amandemen PJBL/PPA dapat diselesaikan paling lambat akhir Desember 2026.
Jika tahapan tersebut rampung, pekerjaan fisik direncanakan mulai dilakukan pada awal 2027. Tahap awal pekerjaan antara lain berupa pembukaan akses dan persiapan lokasi pengeboran.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Pemprov Lampung akan mengawal proses pengembangan proyek tersebut agar berbagai kebutuhan maupun kendala yang muncul di lapangan dapat segera dikoordinasikan.
Pengembangan PLTP Rajabasa dinilai penting untuk memperkuat pasokan energi di Lampung. Kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat seiring dengan pengembangan kawasan industri baru, termasuk di wilayah Natar dan Bakauheni.
Kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan industri dan hilirisasi sejumlah komoditas unggulan Lampung, seperti tebu beserta produk turunannya serta tapioka.
Ketersediaan energi yang andal menjadi salah satu kebutuhan dalam pengembangan industri dan investasi. Karena itu, pengembangan energi baru terbarukan melalui panas bumi diharapkan dapat mendukung penguatan pasokan energi sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain aspek teknis dan perizinan, Pemprov Lampung juga memberi perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah pengembangan PLTP Rajabasa.
Berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Pendekatan tersebut dilakukan agar pengembangan proyek dapat berjalan kondusif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.
Di sisi lain, proyek PLTP Rajabasa diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Pada tahap konstruksi, proyek diperkirakan membutuhkan sekitar 1.000 hingga 2.000 tenaga kerja.
PT SERB juga menyampaikan komitmen untuk memberikan prioritas hingga 80 persen bagi tenaga kerja dan kontraktor lokal. Komitmen tersebut akan disertai program pelatihan dan peningkatan kapasitas agar masyarakat serta pelaku usaha lokal dapat mengambil bagian dalam proyek.
Dengan terbitnya PPKH dan target penyelesaian amandemen PJBL/PPA pada akhir 2026, proyek PLTP Rajabasa kini diarahkan menuju pelaksanaan pekerjaan fisik pada awal 2027.
Pemprov Lampung bersama Kementerian ESDM, PLN, dan PT SERB akan terus melakukan koordinasi untuk memastikan tahapan pengembangan berjalan sesuai rencana, sekaligus mendorong agar keberadaan proyek memberikan manfaat bagi penguatan energi dan perekonomian masyarakat Lampung. (Cha)
News Link: