BANDARLAMPUNG – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa mulai bergerak menuju tahap konstruksi. Namun, selain mengejar tambahan pasokan listrik untuk Lampung, proyek ini juga membawa janji ekonomi yang perlu dibuktikan: penyerapan hingga 2.000 tenaga kerja dan prioritas 80 persen pekerja serta kontraktor lokal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengawal percepatan pengembangan PLTP Rajabasa agar berjalan sesuai tahapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Mirza saat menerima audiensi PT Supreme Energy Rajabasa (SERB), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT PLN (Persero) di ruang rapat Sakai Sambayan, kantor Gubernur Lampung, Rabu (7/10).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah tahapan penting proyek, mulai penyelesaian perizinan, rencana penandatanganan amandemen perjanjian jual-beli tenaga listrik (PJBL/PPA), hingga persiapan pekerjaan fisik di lapangan.
Bagi Lampung, proyek ini dinilai strategis di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan listrik. Sejumlah kawasan, termasuk Natar dan Bakauheni, disiapkan untuk mendukung pengembangan industri dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, seperti tebu beserta produk turunannya dan tapioka.
Pasokan listrik yang andal menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan industri dan investasi. Karena itu, pengembangan energi panas bumi di Rajabasa diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menopang transformasi ekonomi daerah.
Dari sisi perizinan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) disebut telah terbit pada 25 September 2026.
Selanjutnya, Kementerian ESDM, PLN, dan PT SERB menargetkan amandemen PJBL/PPA rampung paling lambat akhir Desember 2026. Jika tahapan tersebut berjalan sesuai rencana, pekerjaan fisik ditargetkan dimulai pada awal 2027.
Pekerjaan awal meliputi pembukaan akses dan persiapan lokasi pengeboran.
Pemprov Lampung menyatakan siap membantu koordinasi apabila muncul kendala teknis maupun persoalan lain di lapangan. Meski demikian, percepatan proyek juga perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
Mirza menekankan pentingnya komunikasi dan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Dengan begitu, pengembangan proyek diharapkan tidak mengabaikan kepentingan warga yang berada di sekitar kawasan. Janji 80 Persen untuk Tenaga Kerja Lokal
Salah satu manfaat yang paling dinantikan masyarakat adalah peluang kerja. Pada tahap konstruksi, PLTP Rajabasa diproyeksikan membutuhkan sekitar 1.000 hingga 2.000 tenaga kerja.
PT SERB juga menyampaikan komitmen untuk memberikan prioritas hingga 80 persen bagi tenaga kerja dan kontraktor lokal.
Jika terealisasi, kebijakan tersebut berpotensi membuka kesempatan bagi warga untuk terlibat langsung dalam proyek, baik sebagai pekerja maupun melalui usaha jasa dan kegiatan ekonomi pendukung.
Namun, besarnya peluang itu akan sangat bergantung pada pelaksanaan komitmen di lapangan. Ketersediaan informasi rekrutmen, persyaratan keterampilan, dan akses bagi pelaku usaha lokal menjadi faktor penting agar masyarakat sekitar benar-benar memperoleh manfaat.
PT SERB menyatakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas juga akan disiapkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan keterampilan proyek.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja bagi warga setempat, sekaligus mendorong keterlibatan kontraktor lokal dalam rantai kegiatan pembangunan.
Dengan target konstruksi pada awal 2027, tahapan perizinan dan penyelesaian perjanjian jual beli listrik menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan. Pada saat bersamaan, komitmen penyerapan tenaga kerja lokal juga perlu diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang terukur.
Bagi masyarakat Lampung, keberhasilan PLTP Rajabasa bukan hanya soal seberapa cepat pembangkit dibangun atau seberapa besar tambahan energi yang dihasilkan. Peluang kerja dan keterlibatan usaha lokal juga menjadi bagian penting untuk menilai sejauh mana proyek tersebut memberikan manfaat bagi daerah.
Pemprov Lampung bersama Kementerian ESDM, PLN, dan PT SERB akan mengawal tahapan pengembangan proyek dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, serta kepentingan masyarakat sekitar.
Kini, komitmen penyerapan tenaga kerja dan prioritas bagi kontraktor lokal menjadi salah satu hal yang patut ditunggu realisasinya seiring proyek bergerak menuju tahap konstruksi. (pemprov/c1/abd)
News Link: