BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan mengawal percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa sebagai bagian dari penguatan pasokan energi dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima audiensi PT Supreme Energy Rajabasa (SERB) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan membahas perkembangan proyek PLTP Rajabasa, mulai dari penyelesaian perizinan, rencana amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL/PPA), hingga persiapan pekerjaan fisik di lapangan.
Dukung Kebutuhan Energi Kawasan Industri
Pengembangan PLTP Rajabasa dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan energi di Lampung, terutama dengan rencana pengembangan sejumlah kawasan industri baru di Natar dan Bakauheni.
Kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung hilirisasi komoditas unggulan daerah, termasuk tebu beserta produk turunannya serta tapioka.
Mirza menilai ketersediaan energi yang andal menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan industri dan investasi. Karena itu, energi baru terbarukan, termasuk panas bumi, diharapkan dapat memperkuat pasokan energi sekaligus mendukung transformasi ekonomi Lampung.
Pekerjaan Fisik Ditarget Mulai Awal 2027
Sejumlah tahapan pengembangan proyek telah mulai diselesaikan. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) telah terbit pada 25 September 2026.
Selanjutnya, Kementerian ESDM, PLN, dan PT SERB menargetkan penyelesaian amandemen PJBL/PPA paling lambat akhir Desember 2026.
Setelah tahapan tersebut terpenuhi, pekerjaan fisik di lapangan direncanakan mulai pada awal 2027, antara lain melalui pembukaan akses dan persiapan lokasi pengeboran.
Pemprov Lampung menyatakan akan ikut mengawal proses tersebut agar berbagai kebutuhan maupun kendala yang muncul dapat ditangani melalui koordinasi antarpihak.
Aspek Sosial Jadi Perhatian
Selain persoalan teknis dan perizinan, Pemprov Lampung juga menyoroti kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah pengembangan PLTP Rajabasa.
Mirza menekankan pentingnya komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih muncul di sekitar lokasi proyek.
Pemprov akan melibatkan pihak terkait agar persoalan sosial maupun teknis dapat ditangani tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan proyek.
Diproyeksikan Serap hingga 2.000 Tenaga Kerja
Pengembangan PLTP Rajabasa juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Pada tahap konstruksi, proyek diperkirakan menyerap sekitar 1.000 hingga 2.000 tenaga kerja.
PT SERB juga menyampaikan komitmen memberikan prioritas hingga 80 persen kepada tenaga kerja dan kontraktor lokal, disertai program pelatihan dan peningkatan kapasitas.
Dengan koordinasi antara Pemprov Lampung, Kementerian ESDM, PLN, dan PT SERB, pengembangan PLTP Rajabasa diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan sekaligus memperkuat pasokan energi, mendorong aktivitas ekonomi, dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.
News Link: